PENGELOLAAN DANA OTSUS ACEH, STERILKAH?

01 Januari 2011

PENGELOLAAN DANA OTSUS ACEH, STERILKAH?

By: Komunitas Pemikir Ekonomi (KOPI)

Pengelolaan dana otsus oleh Pemerintah Aceh saat ini masih menyisakan berbagai “PR”  bagi Pemerintah Aceh itu sendiri.  Berdasarkan dari regulasi yang mengatur hal tersebut, dana otsus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pogram tersebut sudah berjalan sejak digulirkan oleh Pemerintah Repulik Indonesia pada tahun 2008 lalu. Pogram ini akan terus berjalan hingga 20 tahun mendatang yaitu 2028. Selain Aceh, dua provinsi lain yang mendapat  “kado pembangunan” tersebut adalah Papua dan Papua Barat.

Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Provinsi Aceh pada  tahun 2011 berjumlah Rp 4,4 triliun. Naik Rp 600 miliar dibanding penerimaan pada tahun lalu yang hanya sebesar Rp 3,8 triliun. Besaran dana Otsus Aceh itu disampaikan Presiden SBY dalam Pidato Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI. Meningkatnya alokasi dana Otsus ini, kata Presiden, merupakan komitmen dan tekad Pemerintah RI pada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Aceh pasca konflik dan tsunami.

Alokasi dana otsus terus meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi belum dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hingga saat ini, masih banyak infrastruktur yang masih belum memadai seperti jembatan, jalan, pelayanan kesehatan maupun pendidikan.Bahkan di pantai barat selatan, masyarakat masih menggunakan rakit untuk menyeberangi kenderaan di salah satu titik jalan negara Banda Aceh- Meulaboh. Hal ini sangat ironis dengan jumlah alokasi dana ke Aceh. Sehingga kita patut mempertanyakan, “apakah pengelolaan dana otsus sudah steril”?. Saat ini dana otsus belum dinikmati oleh rakyat kecil. Akan tetapi dana tersebut sebagian besar dinaikmat oleh para kaum berdasi. 

Kita berharap dengan jumlah dana otsus yang berjumlah 4,4 triliun di tahun 2011 ini, Pemerintah Aceh dapat merealisaikan semua dana sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat yaitu untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sehingga rakyat Aceh benar benar dapat menikmat  “kado pembangunan” tersebut. Dengan demikian rakyat Aceh dapat dapat mengejar ketinggalan pasca konflik  dan bencana tsunami.(bem.fe)