MASYARAKAT ACEH BERHAK PEROLEH DEVIDEN GARUDA

29 Januari 2011

MASYARAKAT ACEH BERHAK PEROLEH DEVIDEN GARUDA

By: Komunitas Pemikir Ekonomi

Wakil gubernur Aceh, Muhammd Nazar menyatakan masyarakat daerahnya berhak memperoleh deviden penjualan saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia. Rencana pemerintah pusat melalui kementrian BUMN untuk menjual saham PT Garuda Indonesia kepada publik itu sah-sah saja. Tapi perlu diingat bahwa perusahaan penerbangan itu lahir dari Aceh untuk perjuangan kemerdekaan RI. Katanya di Banda Aceh, minggu.

Hal itu disampaikan menanggapi penjualan saham perdana PT Garuda Indonesia kepada publik dengan penawaran berkisar dari Rp 750 hingga Rp1.100/lembar. Muhammad Nazar mengharapkan PT Garuda Indonesia tidak melupakan sejarah lahirnya sehingga perusahaan penerbangan tersebut kini telah menjadi “rakasa” di nusantara ini.

Dijual atau tidaknya sahan itu kepada publik, namun masyarakat Aceh harus dihargai dengan memberikan deviden atau bagi hasil. Soal mekanisme dari itu biasa dilakukan dengan berbagai cara, katanya. Artinya, kata dia, ­­­tanpa harus menempatkan saham di PT Garuda, masyarakat Aceh sudah tercatat sebagai pemegang saham pertama secra nyata di perusahaan penerbangan tersbut.

“Deviden PT Garuda Indonesia kepada masyarakat Aceh itu bisa saja dalam bentuk diskon harga tiket ataupun dana untuk pembangunan sosial secara permanen dan berkelanjutan,” ujar Muhammad Nazar. Untuk itu, Wagub menyatakan dirinya bersama-sama tokoh masyarakat Aceh serta anggota DPR daerah tersebut akan terus memperjuangkan agar Garuda bisa memberikan deviden itu. Saya akan terus mendorong agar keuntungan  PT Garuda Indonesia bisa disisihkan untuk masyarakat Aceh, katanya.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar, mengharapkan saham penawaran perdana (IPO) PT Garuda Indonesia berada dikisaran Rp1.000/lembar. Namun, ia menyadari kisaran harga tersebut harus dipelajari lebih mendalam dulu oleh financial advisor  dari IPO Garuda Indonesia. “saya berharap harga saham IPO Garuda Indonesia dikisaran Rp1.000. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari penasehat keuangan,” kata Mustafa, dikantor BUMN, Jakarta, selasa. Menurut Mustafa, proses penetapan harga (bookbuilding) IPO Garuda sedang berlangsung,  yang didasarkan pada minat investor dari hasil ”roadshow” (mihibah bisnis) ke luar negeri dan investor lokal.

Menurut rencana, IPO Garuda dujadwalkan pada 11 februari 2011, melepaskan kepemilikan saham 30 persen, dengan dana yang akan diperoleh diperkirakan mencapai 400  juta dolar AS. Dengan funda mental perseroan yang bagus, maka saya berharap harga perdana yang bagus pula, ujarnya. Selain harga yang bagus saat penawaran perdana,  juga akan menarik pada pasar skunder. Ia menambahkan, pelepasan saham perusahaan penerbangan “plat merah” ini, akan dilepas termaasuk kepemilikan 10 persen saham PT Bank Mandiri. 

Sementara itu, direktur utama PT Garuda Emirsyah satar menuturkan, pihaknya pada 13-15 januari 2011 akan melakukan “roadshow” ke sejumlah Negara. Pekan ini kami kami akan roadshow ke Singapura, Hongkong, Amerika serikat (Boston, New York), dan London katanya. Menurutnya, roadshow tersebut untuk menjaring minat investor terutama di pusat saham-saham dunia, terhadap saham garuda. (bem.fe)

PENGELOLAAN DANA OTSUS ACEH, STERILKAH?

01 Januari 2011

PENGELOLAAN DANA OTSUS ACEH, STERILKAH?

By: Komunitas Pemikir Ekonomi (KOPI)

Pengelolaan dana otsus oleh Pemerintah Aceh saat ini masih menyisakan berbagai “PR”  bagi Pemerintah Aceh itu sendiri.  Berdasarkan dari regulasi yang mengatur hal tersebut, dana otsus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pogram tersebut sudah berjalan sejak digulirkan oleh Pemerintah Repulik Indonesia pada tahun 2008 lalu. Pogram ini akan terus berjalan hingga 20 tahun mendatang yaitu 2028. Selain Aceh, dua provinsi lain yang mendapat  “kado pembangunan” tersebut adalah Papua dan Papua Barat.

Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Provinsi Aceh pada  tahun 2011 berjumlah Rp 4,4 triliun. Naik Rp 600 miliar dibanding penerimaan pada tahun lalu yang hanya sebesar Rp 3,8 triliun. Besaran dana Otsus Aceh itu disampaikan Presiden SBY dalam Pidato Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI. Meningkatnya alokasi dana Otsus ini, kata Presiden, merupakan komitmen dan tekad Pemerintah RI pada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Aceh pasca konflik dan tsunami.

Alokasi dana otsus terus meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi belum dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hingga saat ini, masih banyak infrastruktur yang masih belum memadai seperti jembatan, jalan, pelayanan kesehatan maupun pendidikan.Bahkan di pantai barat selatan, masyarakat masih menggunakan rakit untuk menyeberangi kenderaan di salah satu titik jalan negara Banda Aceh- Meulaboh. Hal ini sangat ironis dengan jumlah alokasi dana ke Aceh. Sehingga kita patut mempertanyakan, “apakah pengelolaan dana otsus sudah steril”?. Saat ini dana otsus belum dinikmati oleh rakyat kecil. Akan tetapi dana tersebut sebagian besar dinaikmat oleh para kaum berdasi. 

Kita berharap dengan jumlah dana otsus yang berjumlah 4,4 triliun di tahun 2011 ini, Pemerintah Aceh dapat merealisaikan semua dana sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat yaitu untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sehingga rakyat Aceh benar benar dapat menikmat  “kado pembangunan” tersebut. Dengan demikian rakyat Aceh dapat dapat mengejar ketinggalan pasca konflik  dan bencana tsunami.(bem.fe)