APBN-P, Pro Rakyat?

     18 April 2012, diskusi yang diisi oleh celebshow: Sri Yuniar, selaku Sekretaris Bidang Litbang BEM FE Unsyiah, membahas tema APBN-P, di mana masih dipertanyakan apakah pro rakyat atau tidak.

     

     Perkembangan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu berpengaruh pada risiko revisi asumsi ekonomi makro dan kebijakna fiskal. begitupun yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. sejak ditetapkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang APBN TahunAnggaran 2012, dinamika ekonomi global dan domestik mempengaruhi perkembangan indikator-indikator ekonomi makro hingga bergerak menjauhi asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2012.

      

     Anggaran Pengeluaran Belanja Pemerintah Perubahan dipicu dengan kenaikan harga BBM dunia. Yang menarik di sini adalah kenaikan tarif subsidi. Di sektor non energi padahal tidak terjadinya kenaikan terlalu besar.

     

     Berbicara mengenai kemiskinan, profesi dari sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah buruh tani.  Dari subsidi pangan pada APBN tidak terjadi peningkatan tarif. Maka untuk meningkatkan dan menjamin lapangan kerja mereka, pereintah seharusnya menigkatakan keefektifan dari sektor produksi.
    

     Panetir Bungkes, mahasiswa senior di Fakultas Ekonomi Unsyiah menyatakan mungkin bisa dulakukan penggantian nama,bukan APBN-P, atau pengalihan saja. Anggaran kementrian seharusnya dipangkas, tujuannya untuk menjaga perekonomian untuk tetap stabil. Dan lebih berfokus pada subsidi BBM atau energi. Sebenarnya kebijakan ini sudah tepat, namun pengaplikasiannya yang agak melenceng, dimana masih adanya golongan yang seharusnya mendapatkan jatah BBM tapi malah diambil oleh pihak yang mampu. Maka kebijakan APBN-P ini lebih seperti terlihat APBN-P yang pro rakyat mampu. Kebijakan untuk memakai jasa pihak asing kurang tepat,krn walau harus membayar  mahal, karena pendapatan negara saja masih rendah. Sebenarnya Indonesiaa sudah terjebak dengan sistem itu sendiri, dengan sistem atau UU dari negara kaya, yaitu Undang-undang Belanda.

     Nindya Suhani, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi setuju dengan pendapat yang tercermin pro rakyat kaya. Di dalam subsidi benih terjadi penurunan, padahal buruh tani sangat membutuhkan benih atau bibit unggul dan pupuk yang berkualitas. Subsidi minyak atau BBM mungkin seharusnya lebih dikurangi, untuk lebih memihak dengan rakyat miskin. Dan perlu dibuatnya surat miskin agar subsidi dapat tersalur dengan tepat sasaran. 

     Zaky yang juga salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi berpendapat, kebijakan yang diajukan Sri Mulyani tentang subsidi langsung tunai kurang terlaksana dengan baik. 

     Di lain pihak, Indra Yadi Putra, selaku Ketua Umum BEM FE Unsyiah menyatakan bahwa secara perhitungan ekonomi, sudah sepakat subsidi mungkin kebijakan yang baik. Tapi seharusnya lebih memperhatikan faktor politik dan sosial. Ketika harga BBM dinaikkan, itu bukanlah langkah yang bijak, walaupun itu bertujuan untuk memperbaiki perekonomian. Harga BBM bisa tetap, tapi harus cermat pada kontrol penyaluran. Bisa digunakna smart card (solusi jangka pendek).

     Dan solusi jangka panjang seharusnya sudah mempersiapkna cadang energi,dengan melakukan riset pada energi,walaupun perlu dana yang tinggi. Serta dengan menolak semua perusahaan asing yang ada di Indonesia, walaupun tidak berdampak langsung setelah itu,tapi kita punya waktu untuk mempersiapkan

distribusi hasil energi, selama ini DHE sangat-sangat tidak adil. Aceh termasuk yang sudah cukup lumayan bisa mendapat 70-% ke daerah Aceh. Namun hanya mendapt hasil, tapi tidak dapat mengelola manajemen. Sistem pengelolaan ekonomi bisa dibuat otonomi lagi, bisa dibuat sistem bank daerah, daerah tersebut yang mengelola tapi bahi hasil dengan pemerintah pusat. Sebenarnya tidak ada negara yang miskin, cuma ada negara yang tidak terkelola dengan baik. APBN-P secara keseluruhan, sudah pro rakyat. Walaupun tidak ada krisis energi, tapi anggaran belanja tetap harus dihemat.

     Ia juga mengatakan sebenarnya memutuskan kerjasama dengan negara asing lebih cepat lebih baik. Dan sebenarnya negara adi kuasa sendiri yang menciptakan anggapan ketakutan terhadap mereka pada diri indonesia sendiri. Seharusnya langkah-langkah fundamental yang harus disiapkan, apapun resikonya harus dihadapi.

Khusus Aceh,memiliki UU PA. Jangan terjebak dengan hal yang bersifat fundamental, ketika sudah menguasai peruhaan di negara sendiri, mungkin untuk sementara bisa memperkejakan orang asing yang berkompeten.

     Menurut Wakil Ketua DPM FE Unsyiah, M. Furqan Aulia, manajemen perusahaan lokal kurang bertanggung jawab terhadap resiko yang terjadi.  Contohnya seperti lumpur Lapindo. Solusinya lebih pada pembagian hasil. Dan yang kurang bertanggung jawab bukan dari tenaga ahli, tapi orang-orang yang memiliki pengaruh politik. Itupun bukan bukan karena ketidakpercayaan pada tenaga ahli kita sendiri, tapi lebih kepada manajemn perusahaan sendiri. Dan dalam soal mendepak perusahaan asing mungkin kebijakan tersebut perlu diperhatikan lagi. 

     Hakiki Muliadi, Sekretaris Bidang Kesma BEM FE Unsyiah berpendapat bahwa sebenarnya lebih baik memikirkan sistem jauh terlebih dahulu, dengan meningkatkan budaya asing, jangan dipenuhi dengan budaya asing. Seharusnya hal-hal yang mengandung unsur pendidikan yang harus masuk ke dalam indonesia, bukan nilai-nilai budaya buruk yang berasal dari asing. Lebih kepada kontrol rakyat,jangan banyak embel-embel politik. Nasionalisme kebudayaan yang harus lebih ditingkatkan. Budaya kita tidak terlalu menampakkan bahwa negara kita itu kaya, tapi apa adanya.

     Aulia Hidayat selaku Wakil Ketua Umum BEM FE Unsyiah memaparkan, biaya yang kena rakyat dan biaya tidak kena rakyat serta biaya lain-lain (biaya korupsi). Yang salah di sini adalah pada jebakan hutang, sampai saat ini pemerintah masih mengandalkan utang pada skema pembiayaan negara, baik itu SUN (Surat Utang Negara), dll. Dan mengikuti mata uang yang berpedoman pada mata uang yang nilainya tinggi, dan itu berbahaya bagi perekonomian kita yang masih berkembang. Diharapkan skema pembiayaan baru, pemerintah bekerjasama dengan BUMN yang penghasilannya luar biasa tinggi. Solusi lain, untuk menghindari defisit, menaikkan pendapatan dan mengurangi belanja. Solusi lain mnggunakan profit BUMN. Berbicara mengenai SDM, sebenarnya sudah luar biasa, hanya saja tidak mengeluarkan biaya lebih untuk memberi gaji bagi WNI yang bekerja di luar negeri. Lebih ke anggaran kementrian pendidikan, tak cukup hanya untuk bersekolah, tapi untuk menarik agar bisa bekerja menjadi SDM yang baik. Kementrian pertahanan juga banyak mengeluarkan anggaran dana. Meningkatkan pengeluaran untuk riset-riset. Setiap pos-pos anggaran belanja perlu dievaluasi. Sebenarnya perekonomian Indonesia sudah cukup kuat, hanya lemah pada ekspor-impor.

Oleh      : Komunitas Pemikir Ekonomi

Notulen : Cut Intan Arifah

http://www.facebook.com/groups/211337888937737/